Fenomena Pers

Pasca tahun 1999 lalu, atau tepatnya pasca kelahiran UU no 40 tahun 1999 tentang pers, pers Indonesia menerima kado yang amat didamba selama ini: kebebasan. Kado ini jelas begitu istimewa, karena siapa pun tahu selama 30 tahun terakhir ini praktis kebebasan berpendapat dan berpolitik, apalagi untuk pers, merupakan komoditi yang amat mahal di negeri ini.
Keterbelengguan ini seperti yang dinyatakan oleh Veven Wardhana (Koran Tempo, 28 Januari 2002) paling tidak bermuara pada dua permasalahan pokok. Pertama, karena struktur politik yang amat otoriter terhadap distribusi informasi. Kedua, terlalu besarnya pengaruh pemilik modal besar dalam industri pers (barrier to entry) sehingga struktur oligopoly secara tidak langsung terbentuk. Praktis, selama itu pula pers belum mampu berkontribusi banyak dalam proses demokratisasi.
Maka dari itu pula, struktur otoriter yang merupakan warisan penjajah Belanda ini harus disingkirkan karena tak lagi relevan di era demokrasi seperti ini.
Bagi banyak pihak momentum ini merupakan secercah cahaya cerah bagi dunia pers Indonesia, momentum yang diharapkan mampu mendorong pers lebih bebas dan independen dalam menjalankan berbagai fungsinya. Tentunya sembari berharap pers akan lebih mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu pilar demokrasi, melalui fungsi kontrol sosialnya.
Diskursus mengenai bagaimana pers Indonesia berkembang pesat pasca 1999 tentu tidak akan jauh dari realita lapangan akan ‘ledakan’ kuantitas perusahaan pers. Hal ini tak dapat dipungkiri lagi merupakan imbas dari kebebasan berpolitik yang diberikan oleh pemerintah. Dimana kebebasan berpolitik, termasuk pula kebebasan pers, merupakan modal ideal dalam rangka tumbuh kembangnya budaya demokrasi di negeri ini.
Sayang, tak semua kisah kebebasan pers yang berbarengan dengan meningkatnya kuantitas perusahaan pers ini berdampak positif. Karena selama itu pula berbagai penyimpangan pun terjadi. Penyimpangan tersebut secara tidak langsung tertuju pada fenomena kebebasan pers yang kebablasan. Terkait kebablasan ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Syamsul Mu’arif menyatakan bahwa pers Indonesia telah masuk ke ruang liberal. Fenomena ini dapat dilihat lewat kegagalan pers mengatasi maraknya pornografi, penyebaran berita yang provokatif, character assassination (pembunuhan karakter) hingga fenomena wartawan gadungan. Di sisi lain ada yang juga yang berpendapat bahwa kebablasan pers yang terjadi tercermin lewat membludaknya berita-berita yang tak mendidik, sehingga memberikan efek desktruktif terhadap kehidupan bermasyarakat.
Klaim bahwa pers telah kebablasan mungkin dapat diperdebatkan. Karena Wardhana (Koran Tempo, 28 Januari 2002) justru berpendapat hingga saat ini pers Indonesia belum mendapatkan kebebasan sepenuhnya, masih banyak belenggu di sana-sini sehingga amat janggal rasanya bila pers disebut telah kebablasan.
Namun, dengan melihat realita sosial di lapangan bahwa dari empat fungsi pers yang ada, yaitu fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan ekonomi, hanya fungsi kontrol sosial yang berkembang secara proporsional, sedangkan yang lainnya amat timpang atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Maka, istilah kebebasan pers yang kebablasan, menurut saya, dapat dipertanggungjawabkan adanya.
Fenomena kebablasan pers saat ini setidaknya dapat dipandang dari beberapa kasus seperti pornografi dan pemberitaan yang provokatif yang dihadirkan media. Kasus pornografi mungkin tak dapat kita lepaskan dari terbitnya Majalah Playboy medio 2006 lalu, penerbitan yang juga disambut dengan begitu banyaknya pro-kotra intern masyarakat. Meski, Playboy akhirnya terbit jauh lebih soft ketimbang versi induknya di Amerika. Tetap saja, image Playboy sebagai media ‘porno’ tidak dapat ditutupi, itulah yang menjadi permasalahan. Selain itu, kasus pornografi pun menjerat sendiri Presiden Gus Dur, yang notabene mempelopori kebebasan pers. Lihat saja, pemberitaan foto rekayasa Gus Dur bersama Aryanti Sitepu, yang mengaku sebagai pacar gelap orang nomor satu di Indonesia itu, di atas ranjang disebarkan kepada khalayak. Kesemua hal tersebut sah-sah saja muncul di depan publik, tentu dengan berdalih kebebasan pers. Sedang, pemberitaan provokatif begitu mudahnya muncul seperti: Bush Babi Buta, Amerika Setan! atau berbagai gaya bahasa sarkastis yang mengibaratkan anggota DPR bagaikan ikan lele yang berebut kotoran, seringkali masih digunakan. Padahal sangat jelas, pers tidak boleh menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu.
Kedua kasus ini hanyalah segelintir kasus bagaimana pers Indonesia tak jarang telah melanggar dan melangkahi UU No. 40 Tahun 1999. Seharusnya, pasca reformasi yang ditandai pula lewat iklim kebebasan dan independensi pers, pers mampu menjadi salah satu pilar demokrasi bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan tiga elemen dasar pers, yakni integritas intelektual, etik, moral dan religius. Karena ketiga aspek inilah yang diyakini mampu menjadi kontrol internal bagi pers itu sendiri.
Apabila fungsi internal masih belum cukup kuat untuk mengontrol pers menjadi institusi yang melahirkan produk berkualitas. Maka, fungsi eksternal harus diperkuat, salah satu caranya adalah dengan mendirikan ‘lembaga media watch’ yang benar-benar independen. Lembaga yang diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat mengontrol kebebasan pers, bukan untuk ‘mengebiri’, melainkan mengontrol pertanggungjawaban pers kepada masyarakat. Diharapkan ‘lembaga media watch’ ini dapat menyempurnakan pengawasan eksternal pers yang sebelumnya telah ada di tangan dewan pers, KPI, masyarakat dan organisasi pers.
Kebebasan pers adalah sesuatu hal yang didamba semua pihak. Namun, mau tak mau kebebasan tersebut tetap harus berjalan pada koridor yang bertanggungjawab. Meski tak bertanggungjawab kepada negara, pers memiliki tanggungjawab yang lebih besar kepada publik. Publik harus dilayani sebaik mungkin secara seimbang dan proporsional berdasarkan empat fungsi pers yang telah disebutkan di atas.